APBD 2021, Pemprov Riau Anggarkan Rp.13 Milyar Buat Perjalanan ke Luar Negeri dan  Rp 382 Miliar Dalam Negeri

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Meskipun bangsa ini sedang dirundung masalah menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga kini belum teratasi, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau seakan tak bergeming untuk tetap menganggarkan uang rakyat sebesar 
396.140.208.436 miliar hanya untuk perjalanan dinas pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2021. 

Menurut Triono Hadi, aktifis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau anggaran yang tercantum dalam APBD 2021 tersebut , adalah belanja tak wajar dan tidak sesuai dengan fungsi kewenangan di masa pandemi COVID-19. 

Diuraikan Trino Hadi, temuan masih adanya belanja perjalanan dinas kunjungan luar negeri dan dalam negeri itu total sebesar Rp 396.140.208.436 Miliar. Terdiri dari kunjungan luar negeri sebesar Rp 13 Miliar sedangkan belanja kunjungan dalam negeri sebesar Rp 382 Miliar.

Selain itu, tambah Triono, pada tahun 2021, pemerintah daerah dalam perencanaan belanjanya juga tidak fokus untuk pembangunan fasilitas umum yang ada di Provinsi Riau.

Padahal dalam pernyataan Syamsuar selaku Gubernur Riau sebelumnya dia ingin berhutang untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik.

"Tapi nyatanya,anggaran perjalanan dinas yang begitu besar dan juga ada pemberian hibah kepada pemerintah pusat untuk pembangunan gedung (Makorem) Rp 98.4 Miliar.

Fitra Riau kata Triono, melihat Syamsuar selaku Gubri gagap dalam memanajemen arah belanja keuangan daerah. 

"Kondisi COVID-19 ini sebaiknya gubenur menghentikan rencana-rencana kunjungan yang tak berfaedah dan bermanfaat dengan merefokusing belanja perjalanan dinas khususnya kunjungan luar negeri sebesar 13 Miliar, untuk dialihkan belanja tersebut untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas publik "saran Triono.

Jika kurang anggaran untuk mendukung pembangunan layanan publik, tambah Triono, Syamsuar harus membatasi juga terkait dengan belanja perjalanan dinas pemerintah dalam negeri yang totalnya sangat besar sampai 382 miliar.

"Apalagi kalau kunjungan rapat-rapat dan agenda pertemuankan disaat pandemik ini bisa menggunakan virtual zoom tanpa harus melakukan pertemuan langsung " kata dia. 

Menurut Triono, seharusnya anggaran belanja yang tak wajar dan tak sesuai prioritas, tidak ada lagi di 2021.

"Tetapi faktanya ketika kita croscek di dokumen APBD 2021 masih ada anggaran tersebut, Kondisi Covid yang terus meningkat dari sisi angka lonjakan kasus ditambah ekonomi Riau yang tidak stabil, pemerintah Syamsuar-Edy seharusnya peka terhadap penyusunan perencanaan belanja di 2021 “ kata dia.

Pemprov Riau, kata Triono, sebaiknya menjadi contoh untuk membatasi pergerakan ASN/PNS dan unsur lainnya untuk berkunjung baik dalam negeri maupun luar negeri untuk agenda rapat atau pertemuan yang tidak efektif dilakukan. 

"Jangan sampai Pemerintah tak adil dengan rakyat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang dibatasi pergerakannya,mereka tidak bisa datang ke sekolah atau ke kampus tapi sebaliknya pemerintah wara-wiri untuk berpergian dengan alasan perjalanan dinas untuk agenda kerjaan, kan tidak adil ” kritik Triono.    

"Belanja perjalanan dinas yang fantastis besar senilai ratusan miliar tersebut seeloknya di tinjau kembali untuk direalokasikan ke hal-hal yang lebih perioritas, apalagi belanja kunjungan luar negeri di tahun sebelumnya banyak dilakukan oleh teman-teman (DPRD). Misalnya juga tidak ada hasil dan hanya sekedar liburan saja dibuktikan laporan dan output yang dihasilkan dari kunjungan itu juga tidak terpublish baik ke publik " katanya.

Ditambah Triono lagi, bahwa di tahun 2021, Pemerintah Provinsi Riau katanya fokus untuk program vaksinasi. Dimana untuk belanja terkait pengadaan dan distribusi vaksinasi hanya sebesar Rp 5,5 Miliar. Artinya dari anggaran pada program kesehatan pencegahan Covid tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas yang begitu besar tersebut.

Muflihun, Sekretaris DPRD Riau saat dihubungi terkait anggaran kunjungan dalam negeri dan Luar Negeri para anggota dewan tersebut menyarankan untuk menanyakan hal ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) instansi setempat.

"Langsung ke PPTK ya " kata Uun panggilan akrabnya kepada Gagasan, Rabu, sore (10/3) melalui pesan pendek aplikasi Whatsappnya. Namun dia enggan merespon berapa sebenarnya total anggaran perjalanan dinas untuk pada 65 anggota DPRD Riau tersebut.